Masyarakat Minta Pemilik Dapur Jangan Merangkap Supplier. BGN dan Satgas MBG Diminta Evaluasi Secara Transparan Terkait Keterlibatan UMKM & BUMDes Dalam Program MBG

Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Berbicara Program, MBG memang program yang mulia. Namun praktek dilapangan, kerap kali program ini dijadikan ladang keuntungan oleh golongan tertentu. Banyaknya Mitra MBG (dapur) yang merangkap sebagai Supplier, banyaknya pengusaha, Anggota DPRD Pandeglang, Anggota DPRD Banten, Anggota DPR RI dan pengurus partai politik yang meimiliki lebih dari satu dapur, harusnya menjadi perhatian serius BGN dan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pandeglang

Rohman Salah satu pelaku UMKM di Pandeglang Menyampaikan kepada media, Sebelum melangkah kepada teknis distribusi makanan, persyaratan kesehatan, dan lain-lain, mestinya BGN dan Satgas MBG Kabupaten Pandeglang Atau Satgas MBG Provinsi Banten menertibkan terlebih dahulu tatanan program MBG. Karena ini sebagai dasar program bisa berjalan dengan baik.

Bagaimana jadinya ketika pemilik dapur dibelakangnya golongan penguasa yang punya power. 

Inilah salah satunya alasan kenapa mitra MBG (dapur) bisa dengan mudah merangkap sebagai Supplier, dan inilah alasannya kenapa seseorang bisa memilik lebih dari satu dapur MBG. Bahkan Satgas MBG pun seolah diam membisu melihat ada pelanggaran regulasi di mitra MBG, Ataukah Satgas MBG Pandeglang sudah ada dalam 'zona aman'? 

Perpres 115 Tahun 2025, Mitra MBG (dapur) Dilarang Merangkap Sebagai Supplier, kalau memang UMKM Lokal dan BUMDes dilibatkan mana MoU tertulisnya, dan apa yang di serap.

Lanjut Rohman, kami meminta secara tegas BGN dan Satgas MBG Pandeglang untuk mengevaluasi pengadaan barang dan jasa (Supplier) di SPPG. 

Saya minta BGN dan Satgas segera mengevaluasi pengadaan barang dan jasa atau supplier bahan makanan di SPPG. Jangan sampai pemilik dapur merangkap Supplier. Karena itu sudah melanggar regulasi, " Tegasnya.

Dia juga menyayangkan banyak pengusaha, Anggota DPRD Pandeglang, Anggota DPRD Banten, Anggota DPR RI, Mantan Kepala Desa dan pengurus partai politik yang memiliki lebih dari satu dapu MBG. 

"Sudah memiliki banyak dapur MBG, posisi Supplier diambil lagi sama yang punya dapur. Lalu bagaimana program ini bisa berkeadilan sosial?" Pungkasnya.

Masih kata Rohman, dugaan monopoli pemilik dapur MBG di Pandeglang oleh segelintir elit menjadi celah pelanggaran yang serius, kita bisa lihat dugaan pelanggaran pada Program MBG di Pandeglang, Mantan Kades Bama Pagelaran yang memiliki Dapur diduga memakai tanah Desa untuk Dapur MBG dan diduga Posyandu dijadikan Pos Satpam, padahal sudah ramai di pemberitaan tapi tidak ada tindakan yang seius dari Satgas MBG maupun BGN.

Disisi lain, kita bisa lihat Disetiap Kecamatan pasti ada 1 atau 2 dapur Milik anggota DPR, contoh, di Kecamatan Pagelaran Ketua Komisi 3 DPRD Pandeglang, di kecamatan Jiput ada dapur Milik Anggota DPRD Pandeglang dari Partai Golkar, di Kecamatan Cipeucang ada dapur MBG Milik Anggota DPRD di PDI P,  juga di kecamatan Labuan ada dapur MBG milik anggota DPRD dari partai Nasdem dan hampir merata di seluruh Pandeglang.

Yang menjadi perhatian Publik lebih dari 5 Dapur MBG di Pandeglang milik salah satu anggota DPRD Provinsi dan DPR RI dari Partai Gerindra, salah satunya di Desa Banyumas Kecamatan Bojong, yang diduga langgar Andalalin dan juga PBG tapi tidak ada tindakan.

Seharusnya Satgas MBG Pandeglang, yang kebetulan Ketuanya dijabat oleh Wakil Bupati Pandeglang dan Wakil Satgas MBG Pandeglang dijabat oleh Asda 1 Pamkesra, menekankan kepada semua dapur agar melakukan MoU secara tertulis dengan UMKM Lokal dan BUMDes di Kecamatan Tempat Dapur berdiri sebagai pemasok utama Bahan makanan, agar cita-cita mulia Presiden Prabowo berjalan sesuai dengan juknis, jangan pandang bulu, apalagi wakil satgas MBG Pandeglang sebagai Mantan Kadis DPMPD Pandeglang, seharusnya menjadikan seluruh BUMDes di pandeglang sebagai pemasok bahan makanaan di Setiap SPPG, agar tercipta ekosistem Perekonomian di Desa, tutupnya. (Red)