Forum Karang Taruna Desak Pengalihan TPP ASN untuk Prioritas Pembangunan Masyarakat Pandeglang, Agar Di Evaluasi Etis dan Rasionalitas Anggaran

Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Di tengah situasi fiskal yang menantang dan realitas sosial yang membutuhkan keberpihakan nyata, wacana efisiensi dan orientasi ulang anggaran daerah kembali menjadi sorotan publik. Di Kabupaten Pandeglang, sejumlah kebijakan penganggaran memunculkan pertanyaan: apakah anggaran daerah benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat atau justru terjebak dalam sirkulasi birokrasi yang bersifat elitis?

Forum Karang Taruna Kabupaten Pandeglang, melalui Koordinatornya Iding Gunadi Turtusi, angkat bicara mengenai urgensi evaluasi etis terhadap prioritas anggaran pemerintah daerah. Ia menilai saat ini adalah momentum untuk menggeser fokus kebijakan anggaran dari orientasi birokratis menuju pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita sedang berada di tengah krisis etis dan defisit fiskal. Maka, rasionalitas anggaran harus dikembalikan pada prinsip utilitas sosial, bukan pada kepentingan birokratis yang bersifat egoistik dan partikular,” ujar Iding dalam keterangannya kepada media.

Iding menyoroti beban anggaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang semakin berat akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat serta defisit fiskal daerah yang kian menganga. Dalam situasi ini, alokasi anggaran harus berpijak pada asas kebermanfaatan publik dan keadilan distribusi, bukan semata-mata pada kenyamanan internal birokrasi.

Salah satu anggaran yang menjadi sorotan kritis Forum Karang Taruna adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Menurut Iding, di tengah keterbatasan fiskal dan berbagai kebutuhan mendesak rakyat, TPP seharusnya tidak lagi menjadi prioritas.

“TPP adalah bentuk diskresi anggaran yang tidak bersifat imperatif. Artinya, pemberiannya bersifat opsional dan harus dievaluasi berdasarkan urgensi sosial. Ketika rakyat mengeluh karena jalan rusak, layanan kesehatan yang tidak merata, serta fasilitas pendidikan yang tidak layak, maka secara etis dan rasional, pengalihan TPP ke sektor-sektor tersebut merupakan langkah yang tepat,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa tuntutan sebagian ASN agar TPP segera dicairkan lebih mencerminkan kepentingan pribadi dibanding komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam kondisi fiskal yang berat, semestinya ASN dapat menunjukkan solidaritas dan kebijaksanaan.

“Kita menyayangkan masih adanya suara-suara ASN yang terlalu fokus pada kepentingan pribadinya. Padahal, Pemerintah Daerah, khususnya Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi sedang berikhtiar mendorong agenda perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menuntut TPP dalam kondisi seperti ini justru mencerminkan disorientasi moral birokrasi,” ujar Iding.

Ia menekankan bahwa mendukung program kerja pemerintah daerah sama artinya dengan mendukung kepentingan rakyat. Sebaliknya, ketika ASN lebih mementingkan insentif pribadi ketimbang memperjuangkan peningkatan pelayanan publik, maka muncul kesenjangan antara struktur birokrasi dan kebutuhan warga.

“Kita perlu ingat, birokrasi dibentuk bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka mendukung arah kebijakan pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Pandeglang terutama pembenahan infrastruktur oleh Wakil Bupati adalah bentuk tanggung jawab ASN kepada masyarakat. Jika ASN abai terhadap hal ini, maka integritas dan empatinya patut dipertanyakan,” tambahnya.

Forum Karang Taruna menyerukan agar Bupati Rd. Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi mengambil langkah tegas dan rasional dengan mengevaluasi pemberian TPP dalam RAPBD Tahun 2025 dan mengalihkannya pada sektor pembangunan yang lebih mendesak: jalan, irigasi, sekolah, layanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Inilah momentum kita menata ulang arah pembangunan daerah. Dari birokrasi untuk birokrasi, menuju birokrasi untuk rakyat. Legitimasi anggaran harus ditentukan oleh keberpihakan kepada kepentingan publik, bukan oleh tuntutan-tuntutan internal yang tidak relevan secara sosial,” pungkas Iding.

Forum Karang Taruna Kabupaten Pandeglang menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal setiap kebijakan anggaran agar sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat banyak. (Ira/Red)