Diduga Banyak Yang Melanggar, Aktivis Minta Semua SPPG Se-Pandeglang Di Periksa, Juga Minta BUMDes & KOPDes Dilibatkan

Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Marsuni Aktivis Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, menyoroti kaitan ditutupnya 13 SPPG di Kabupaten Pandeglang, karena dianggap tidak mematuhi aturan BGN, dan juga peran Kopdes Merah Putih, BUMDes dan UMKM lokal dalam suplay bahan baku pada dapur MBG di Kabupaten Pandeglang, yang selama ini seakan tidak difungsikan atau bahkan tidak dipandang.

Marsuni, menyampaikan kepada awak media bahwa Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) harus menyerap hasil pangan lokal dan melibatkan BUMDes serta UMKM setempat, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha lokal untuk menggerakkan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan kualitas bahan baku dari petani/peternak lokal.

Ini menciptakan ekosistem pemberdayaan, di mana pemasok utama adalah koperasi Merah Putih, BUMDes, UMKM, dan unit usaha lokal, bukan produk industri besar, yang berdampak dapur MBG tapi tidak memasak, apalagi selama ramadan, 99 % makanan olahan pabrik, ini dapur MBG atau gudang maknana, paparnya.

Sesuai cita-cita mulia Presiden Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto Dapur MBG diwajibkan membeli sayuran, bumbu, dan lauk pauk dari BUMDes, UMKM, koperasi, atau pedagang pasar di sekitar dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Program ini harus menjadi penggerak ekonomi mikro, membantu UMKM bangkit, petani dan peternak lokal mendapatkan penghasilan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Lanjut Marsunu misal Makanan diolah oleh warga sekitar, seperti ibu-ibu PKK, menjadi produk rumahan (nugget, bakso, dll.) yang sehat dan bergizi, dengan syarat memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), dan di bawah naungan BUMDes.

Pendekatan ini memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mengembangkan resep berbasis bahan lokal yang mudah diakses.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) juga berperan sebagai pengolah lokal dan pemasok dalam program MBG, membangun kemandirian pangan dari desa, contohnya SPPG di Desa Dahu ada 2, itu seharusnya MoU Dengan Pihak Desa Dahu, dari mulai KOPDes Merah Putih, BUMDes, PKK dan juga UMKM lokal yang selama ini di bina oleh desa.

Intinya, Program MBG dirancang untuk menjadi program kesehatan sekaligus penggerak ekonomi lokal, memastikan gizi terpenuhi dari sumber lokal, dan memberdayakan seluruh ekosistem ekonomi di tingkat daerah.

Walaupun nantinya ada kendala terkait dengan bahan olahan di MBG itu ada yang bertanggung jawab secara real.

Masih kata Marsuni, ini dapur MBG hampir rata-rata membeli buah-buahan inpor dari luar seperti jeruk Mandarin, anggur dan Apel itukan di tanamnya di luar negeri, padahal masih banyak buah-buah asli indonesia yang mengandung Gizi bahkan lebih bagus, contohnya Alpukat, Pepaya, Matoa, dan masih banyak lagi.

Kami meminta kepada satgas MBG Kabupaten Pandeglang dan BGN, agar setiap SPPG melakukan MoU dengan UMKM, Kopdes dan BUMDes dimana SPPG berdomisili.

Jadi disamping mencerdaskan anak bangsa MBG juga memajukan ekonomi lokal.

Dan lagi kami meminta kepada BGN untuk melakukan Audit ke semua SPPG di pandeglang, karena bukan hanya yang 13 dapur tapi hampir semua tidak sesuai, dari mulai Amdal, Andalalin, IPAL, Mas dan juga tenaga ahli banyak yang di siasati, 

Kami dari Aktivis Pandeglang akan lakukan aksi unras di BGN agar semua SPPG se Pandeglang di Audit juga meminta agar SPPG di Pandeglang MoU dengan UMKM Lokal, kami sedang membuat laporan resmi ke BGN beserta temuan-temuanya, akan kami sampaikan bersamaan aksi unras. Tutupnya (Ira/Red)