Akan Aksi Jilid II Ke BGN, DPD KNPI Menilai Program MBG di Pandeglang Minim Serap Prodak Lokal & Tercium Monopoli

Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang menyoroti terkiat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu terobosan nasional untuk menekan angka stunting dan menggerakkan ekonomi rakyat kini justru menuai sorotan di Kabupaten Pandeglang.

Sejumlah wali murid, guru, Ibu Hamil dan Menyusui di berbagai sekolah dan Desa mengeluhkan menu makanan yang dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) Nomor 63 Tahun 2025.

Dari hasil penelusuran Pengurus DPD KNPI Pandeglang, sejumlah menu yang disajikan oleh dapur pelaksana MBG di beberapa sekolah dan Desa di Kabupaten Pandegpang dinilai minim kandungan gizi dan protein, bahkan jauh dari konsep "bergizi seimbang" yang menjadi tujuan utama program. Menu seperti roti kemasan, kacang garuda, spageti, hingga burger menjadi santapan rutin siswa dalam beberapa hari terakhir, apalagi pada saat ramadan hampir tidak ada makan yang di masak rata-rata makana jadi atau pabrikan.

Padahal, berdasarkan Juknis BGN RI, menu MBG seharusnya mengandung unsur karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta susu dengan komposisi yang seimbang sesuai kebutuhan gizi anak usia sekolah.

"Kalau anak-anak hanya makan roti isi atau burger mini, itu bukan menu seimbang. Protein dan seratnya sangat minim," ujar salah satu Wali Siswa SD di Kecamatan Cisata yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Seorang wali murid lainnya di Patia menambahkan, anaknya pulang sekolah bilang makannya cuma roti isi dan makanan kemasan.

"Katanya program makan bergizi, tapi malah seperti snack anak kos," keluhnya.

Entis Sumantri, Sekretaris DPD KNPI Pandeglang, Menyampaikan Kepada awak medai, Selain soal menu, persoalan lain yang muncul adalah minimnya keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan.

Program MBG sejatinya dirancang tidak hanya untuk memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan memberdayakan pelaku usaha kecil di daerah.

Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan banyak bahan makanan mulai dari roti, saus, hingga daging olahan justru dipasok dari luar daerah, bahkan ada yang berasal dari luar provinsi, sayuran, susu dan buah-buahan tercium monopoli dari segelintir pengusaha.

"Katanya program untuk masyarakat, tapi bahan-bahan banyak datang dari Serang bahkan Jakarta, UMKM lokal cuma jadi penonton," ujar seorang pelaku usaha kecil di Cikedal. 

Akibatnya, efek domino ekonomi lokal belum terasa signifikan. Banyak UMKM pengolah makanan di Pandeglang yang awalnya berharap mendapat pesanan rutin dari dapur MBG, kini mengaku kecewa karena tidak dilibatkan.

Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Mulai dari pengawasan menu, keterlibatan UMKM lokal, BUMDes dan Kopdes hingga transparansi dapur pelaksana yang kerap dinilai tertutup.

Entis Sumantri menilai, jika tidak segera dievaluasi, program MBG yang berniat mulia ini justru bisa berubah menjadi proyek besar yang jauh dari nilai kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Harusnya Satgas MBG Pandeglang, Dinas KUKMPP dan Pihak DPMPD melakukan langkah agar BUMDes, KOPDes Merah Putih dan UMKM Lokal bisa MoU dengan Dapur MBG, sebagai suplay bahan baku supaya perekonomian Desa bisa lebih maju, dan tercipta ekosistem pemberdayaan ekonomi.

Lanjut Entis Sumantri, kami DPD KNPI Pandeglang akan terus mengawal Program MBG agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan kami meminta BGN segera ambil langkah kongkrit untuk melakukan Audit menyeluruh SPPG di Kabupaten Pandeglang khususnya terhadap laporan kami 53 SPPG yang sudah kami berikan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Karena Faktanya masih Banyak SPPG di kabupaten Pandeglang yang jauh dari Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) MBG yang di keluarkan Oleh BGN., Maka dengan tempo yang sesingkat-singkatnya kami akan segera datangi kembali Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan Aksi Demonstrasi Jilid II Halal Bihalal di Kantor BGN, Ini hal serius jangan sampai program yang mulia dan baik dari bapak Presiden Republik ini, di Manfaatkan semata oleh sekelompok orang dan golongan saja karena hanya kepentingan pribadi atau semata. Tutupnya. (Ira/Red)