BEM STKIP Syekh Manshur Gelar Aksi Refleksi Hardiknas, Soroti Krisis Pendidikan di Pandeglang
Banselpos.com, Pandeglang, Banten – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Syekh Manshur menggelar Aksi Refleksi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Halaman Kantor Bupati Pandeglang, Kamis (7/5/2026).
Aksi ini menyoroti berbagai persoalan sistemik pendidikan, mulai dari wacana kebijakan pusat hingga krisis infrastruktur dan kesejahteraan guru di Kabupaten Pandeglang.
Dalam orasinya, BEM STKIP Syekh Manshur menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Kemendikti Saintek terkait penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut bersifat reduksionis dan mengancam kebebasan akademik serta pembentukan karakter bangsa.
"Pendidikan bukan sekadar instrumen pasar kerja. Penghapusan prodi non-industri hanya akan melemahkan peran perguruan tinggi sebagai pusat peradaban," tegas Presiden Mahasiswa STKIP Syekh Manshur, Komarudin.
Di tingkat lokal, mahasiswa memaparkan data kritis terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Tercatat sebanyak 42.415 anak putus sekolah dan 4.421 ruang kelas jenjang SD/SMP dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
Selain infrastruktur, isu kesejahteraan guru PPPK menjadi sorotan utama. BEM mengkritik ketimpangan kebijakan pusat yang membebankan gaji PPPK pada APBD daerah. Dengan keterbatasan fiskal Pandeglang, muncul kekhawatiran akan terjadinya pemecatan massal guru PPPK pada Januari 2027 mendatang.
Mahasiswa juga menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran daerah. Mereka membandingkan kondisi sekolah yang rusak dengan anggaran makan minum (mamin) DPRD dan Sekretariat Daerah yang masing-masing mencapai Rp4 miliar dan Rp4,8 miliar.
Atas kondisi tersebut, BEM STKIP Syekh Manshur menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah pusat dan daerah:
1. Membatalkan wacana penghapusan prodi non-industri.
2. Menekan angka putus sekolah melalui kebijakan afirmatif.
3. Mempercepat perbaikan 4.421 ruang kelas yang rusak.
4. Melakukan relokasi anggaran "mamin" dan belanja operasional untuk prioritas pendidikan.
5. Mendesak Pemerintah Pusat mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji guru PPPK.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Dicki Pratama dan Miftahul Hadi ini ditegaskan sebagai bentuk perlawanan moral mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera melakukan langkah konkret agar pendidikan di Pandeglang keluar dari status darurat. ***(Dadi/Red).
