Untuk Menciptakan Ekosistem Pemberdayaan, DPC GWI, Minta Dapur MBG Di Pandeglang Jadikan BUMDes Juga UMKM Sebagai Pemasok Utama Bahan Baku

Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang, menyoroti kaitan peran BUMDes dan UMKM lokal dalam suplay bahan baku pada dapur MBG di Kabupaten Pandeglang, yang selama ini seakan tidak difungsikan atau bahkan tidak dipandang.

L. Irawan, Sekretaris DPC GWI Pandeglang menyampaikan kepada awak media bahwa Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) harus menyerap hasil pangan lokal dan melibatkan BUMDes serta UMKM setempat, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha lokal untuk menggerakkan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan kualitas bahan baku dari petani/peternak lokal.

Ini menciptakan ekosistem pemberdayaan, di mana pemasok utama adalah koperasi Merah Putih, BUMDes, UMKM, dan unit usaha lokal, bukan produk industri besar.

Sesuai cita-cita mulia Presiden Indonesia Dapur MBG diwajibkan membeli sayuran, bumbu, dan lauk pauk dari BUMDes, UMKM, koperasi, atau pedagang pasar di sekitar dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Program ini harus menjadi penggerak ekonomi mikro, membantu UMKM bangkit, petani dan peternak lokal mendapatkan penghasilan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Lanjut L. Irawan misal Makanan diolah oleh warga sekitar, seperti ibu-ibu PKK, menjadi produk rumahan (nugget, bakso, dll.) yang sehat dan bergizi, dengan syarat memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), dan di bawah naungan BUMDes.

Pendekatan ini memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mengembangkan resep berbasis bahan lokal yang mudah diakses.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) juga berperan sebagai pengolah lokal dan pemasok dalam program MBG, membangun kemandirian pangan dari desa. 

Intinya, Program MBG dirancang untuk menjadi program kesehatan sekaligus penggerak ekonomi lokal, memastikan gizi terpenuhi dari sumber lokal, dan memberdayakan seluruh ekosistem ekonomi di tingkat daerah.

Walaupun nantinya ada kendala terkait dengan bahan olahan di MBG itu ada yang bertanggung jawab secara real.

Masih kata L. Irawan, contoh di kecamatan Cikedal ada 5 Dapur MBG sedangkan Jumlah Desanya ada 10, yang pastinya ada 10 BUMDes yang harus bergerak di bidang udaha Nabati atau hewani, itu bisa jadi pemasok utama bahan baku MBG. Paparnya.

Kita misalkan, kebutuhan per hari 5 dapur MBG di Kecamatan Cikedal contoh, telur 5000 butir, Timun 500 kg, selada 250 kg, beras 1 ton, tempe 250 kg, BUMDes di 10 Desa Membagi porsi suplainya.

Kita misalkan, Pamsok Telur Ayam Desa Babakanlor dan Tegal, Pemasok timun Desa Bangkuyung, Pemasok Telur bebek asin atau mentah Desa Padahayu, Pemasok Beras Desa Dahu dan Cening, pemasok tempe desa Babakanlor, pemasok Selada Desa Karyautama dan Karyasari bisa pakai hidroponik. 

BUMDes yang memiliki usaha dibidang nabati dan hewani harusnya di ajak MoU oleh dapur MBG sebagi pemasok utama kalau kurang ya tambah lagi kebunya atau ternaknya, kecuali BUMDesnya jalan hanya di laporan saja.

Jadi disamping mencerdaskan anak bangsa MBG juga memajukan ekonomi lokal.

Kami dari DPC GWI Pandeglang akan sampaikan surat audiensi ke Dapur MBG secara bertahap per kecamatan kaitan keterlibatan BUMDes dan UMKM lokal dalam suplai bahan baku. Tutupnya. (Wan/Red)