DPC BPPKB Pandeglang Minta PEMDA dan BGN Tegas, Wajibkan SPPG MoU Dengan UMKM Lokal & BUMDes, Sesuai Amanat Presiden Prabowo
Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari DPC BPPKB Pandeglang yang menilai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) belum menjalankan mandat pemberdayaan ekonomi desa sebagaimana yang telah diarahkan pemerintah.
A. Khotib, Ketua DPC BPPKB Pandeglang, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah untuk menutup dapur MBG yang tidak mengindahkan kewajiban bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pelaku UMKM lokal.
Menurut Khotib, praktik pengadaan barang secara mandiri oleh sejumlah dapur MBG menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan utama program. Ia menilai, dapur yang tidak melibatkan potensi ekonomi lokal justru membatasi dampak positif program bagi masyarakat desa.
Program MBG sendiri dirancang pemerintah pusat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. Pelibatan BUMDes, UMKM lokal, hingga koperasi desa merah putih diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian setempat.
Ia menegaskan bahwa arahan terkait kolaborasi tersebut telah disampaikan secara jelas oleh BGN maupun Presiden Prabowo yang tertuang dalam Perpres. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak dapur MBG yang tidak mematuhi ketentuan tanpa adanya sanksi tegas.
Menurutnya, lemahnya penegakan aturan menjadi penyebab ketidakpatuhan terus berulang. Karena itu, ia mendorong adanya tindakan konkret berupa penutupan operasional bagi dapur MBG yang melanggar.
”Nah ini akibat tidak ada ketegasan dari BGN, Satgas MBG. DMPD Pandeglang dan Bupati Pandeglang, tidak ada ketegasan. Sampai manapun tidak akan ada efek jera. Kami meminta ketika ada dapur yang bermasalah itu tutup, tidak ada negosiasi. Tutup,” ujar khotib
Sorotan serupa disampaikan Lufi Irawan, Bidang HAIP DPC BPPKB Pandeglang. Ia mengaku kecewa terhadap para pengelola dapur MBG di wilayah kabupaten Pandeglang yang tidak melakukan Kerjasama dengan UMKM Lokal, BUMDes dan Poktan di kecamatan tempat Dapur MBG berdiri.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya Satgas MBG Pandeglang, DPMPD, Camat, Dinkop dan Dinas Pertanian, menekankan kepada seluruh dapur MBG di Pandeglang untuk membuat MoU dengan BUMDes, UMKM Lokal, Poktan dan Kopdes agar terciptanya ekosistem ekonomi yang baik.
Dalam juknis BGN, setiap SPPG harus mempunyai minimal 15 Suplayer pemasok bahan baku, kalau ditekankan oleh pemda ini jelas akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, bukan ekonomi para pejabat, politisi dan pengusaha saja.
Ia juga menduga dapur MBG di Kabupaten Pandeglang menjalankan pengadaan bahan makanan secara mandiri. Dugaan itu muncul setelah adanya pengakuan dari salah satu pengurus internal beberapa SPPG di Pandeglang, yang bertanggung jawab atas belanja bahan makanan.
Lufi menilai kondisi tersebut ironis, terlebih karena banyak mitra BGN yang menjadi pemasok ke beberapa dapur MBG di Pandeglang.
”Harusnya BGN mewajibkan setiap SPPG MoU dengan Pelaku usaha lokal, yang dibuktikan dengan cara Tertulis, juga UMKM harus memiliki NIB kalau UMKM Lokal, kalau BUMDes, Kopdes dan Poktan kan sudah jelas punya SK, jadi kalau ada bahan makanan yang beracun atau berbahanya ada yang bertanggung jawabnya" paparnya.
Lebih lanjut, Lufi menyatakan pihaknya berencana menempuh jalur audiensi dengan DPRD Pandeglang dan Bupati Pandeglang dalam waktu dekat untuk membahas persoalan tersebut.
Di tengah polemik ini, Lufi juga menyampaikan apresiasi kepada SPPG Inspektorat Utama II BGN dan Komite Pengawasan MBG yang telah melakukan Sidak ke SPPG di Pandeglang, kami meminta agar semua SPPG di Pandeglang di periksa, jangan sampai tebang pilih.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Utama II BGN dan Komite Pengawadan MBG yang telah mendengar keluhan masyarakat Pandeglang perihal standar dapur MBG di Pandeglang banyak yang tidak layak ,” ujarnya. (Red)
