Warga Cigondang Ancam Demo dan Usir Paksa Dapur Makan Bergizi Gratis di Labuan

PANDEGLANG, BANSELPOS.COM – Situasi dan kondisi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pandeglang Labuan Cigondang terus menuai sorotan tajam. Lantaran dinilai tidak ada tindakan tegas dan terkesan tebang pilih dari pihak terkait, warga Kampung Lampe, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan mengusir paksa operasional dapur tersebut.

Kekecewaan ini salah satunya disampaikan oleh Ujang Gembol (51), warga Desa Cigondang. Ia mengaku mengalami krisis kepercayaan terhadap kinerja Koordinator Kecamatan (Korcam) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kecamatan Labuan, serta Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI Kabupaten Pandeglang yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.

"Sampai detik ini tidak ada tindakan tegas apa pun dari Korcam dan Korwil SPPI soal kondisi lokasi dapur MBG di Cigondang. Terkesan malah dilindungi dan tebang pilih. Padahal sudah jelas lokasi dapur tersebut berdempetan dengan tempat jagal dan kandang ayam. Mengapa semua pihak terkait diam saja? Harusnya survei lokasi lingkungan dapur dengan benar, jangan asal-asalan. Jelas di sana banyak lalat, padahal mereka digaji oleh negara untuk bertugas," ujar Ujang dengan nada kesal, Selasa (1/9/2026).

Selain persoalan lokasi yang berdekatan dengan kandang ayam dan tempat jagal, Ujang juga menyoroti kualitas menu makanan yang dibagikan. Ia mengaku sempat mendatangi pihak KSPPG dan ahli gizi setempat karena mendistribusikan buah jeruk yang asam, serta buah manggis yang kondisinya dinilai tidak layak pada keesokan harinya.

"Saya datangi karena kesal hal ini sering terjadi, menunya terkesan asal-asalan. Bahkan, pihak pengelola selalu menggunakan bahan baku dari luar dan tidak sepenuhnya memberdayakan masyarakat setempat, padahal di Labuan ini semuanya lengkap," tambah Ujang.

Sebagai putra daerah, Ujang meminta Satgas MBG Pandeglang, Korcam Labuan, Korwil Pandeglang, serta Kepala SPPG selaku kepanjangan tangan BGN untuk segera menghentikan operasional dapur MBG Pandeglang Labuan Cigondang.

"Kalau tidak disuspensi permanen, minimal hentikan sementara agar operasionalnya bisa berpindah ke tempat yang lebih baik demi kebersihan dan pemenuhan gizi. Jangan sampai masyarakat yang bergerak memaksa. Masa kami sebagai warga setempat yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini harus mengusir pemilik rumah jagal dan kandang ayam? Sementara pengelola dapur di sini statusnya hanya sewa atau tamu pendatang dan baru seumur jagung," tegasnya.

Senada dengan Ujang, Junaedi yang juga warga Desa Cigondang turut meluapkan kekesalannya terhadap kinerja Korcam Labuan dan Korwil Pandeglang. Ia mempertanyakan proses verifikasi kelayakan lokasi hingga dapur tersebut diizinkan beroperasi.

"Sangat ngeri melihat kinerja Korcam dan Korwil. Bagaimana bisa dapur MBG Cigondang diloloskan (ACC) sampai beroperasi di lokasi itu? Harusnya disurvei dulu lingkungan sekitarnya dengan radius tertentu, baik depan, belakang, maupun samping. Bukan hanya melihat luas dapur dan fasilitasnya saja, tetapi faktor lingkungan dan sosial juga harus diperhatikan," kata Junaedi.

Junaedi, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang di Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Komnas PPLH) DPW Banten, menyatakan akan segera berkomunikasi langsung dengan BGN Pusat jika tidak ada tindakan nyata di tingkat daerah.

"Jika tidak segera ditindak tegas untuk ditutup atau dipindahkan, selain warga yang berdemo, kami akan laporkan langsung ke BGN Pusat. Terlebih ada informasi bahwa dapur tersebut diduga dijadikan tempat berkumpul untuk meminum minuman keras (miras) oleh oknum KSPPG-nya. Ini parah, karena berkaitan dengan masalah kebersihan, lingkungan, dan gizi anak-anak," papar Junaedi.

Mengenai keluhan warga tersebut, Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya telah meneruskan permasalahan dapur MBG SPPG Cigondang kepada pihak Korwil yang bertugas.

"Iya, sudah saya sampaikan ke BGN lewat Korwil, karena wewenang kami hanya bisa menyampaikan permasalahan tersebut kepada Korwil selaku perwakilan BGN di Pandeglang," ujar Doni.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan, tim media belum dapat terkonfirmasi dengan Korwil KSPPG Pandeglang maupun pihak KSPPG Cogondang, Labuan untuk dimintai keterangannya. (Dad)