Anggaran Puskesmas Pagelaran Dihapus Sepihak, Banggar DPRD Panggil TAPD
Admin Bansel Pos 
BANSELPOS.COM, PANDEGLANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang menghapus usulan anggaran revitalisasi Puskesmas Pagelaran tahun 2026. Penghapusan sepihak ini mendapat protes keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang karena dinilai mengabaikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
Merespons pembatalan tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memanggil TAPD dan instansi terkait dalam rapat kerja pada Rabu (29/7) untuk meminta klarifikasi resmi.
"Kami sudah mengusulkan dan menganggarkan revitalisasi Puskesmas Pagelaran tahun ini, namun anggaran tersebut mendadak hilang. Kami meminta pertanggungjawaban TAPD terkait alasan penghapusan ini, dan mendesak agar anggaran tersebut dimasukkan kembali tahun depan," ujar Anggota Banggar DPRD Pandeglang, Tb. Udi Juhdi, usai rapat.
Udi menegaskan, pemerintah daerah wajib menyampaikan alasan pembatalan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, revitalisasi faskes tersebut sudah sangat krusial dan mendesak untuk segera direhabilitasi demi kelayakan pelayanan. Namun, kebijakan TAPD ini justru menghambat realisasi aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah.
"Aspirasi warga yang mestinya selaras dengan pembangunan daerah menjadi tidak bisa dilaksanakan. Banyak program yang dibutuhkan masyarakat, tetapi anggaran revitalisasi Puskesmas Pagelaran justru dicoret," kata Udi.
DPRD kini mendesak Pemkab Pandeglang untuk memulihkan alokasi dana tersebut dan memasukkannya ke dalam RAPBD 2027 agar pelayanan kesehatan di Pagelaran tidak tertinggal.
Sebagai informasi, di saat anggaran Pagelaran dicoret, Pemkab Pandeglang saat ini sedang menjalankan proyek pembangunan Puskesmas Kaduhejo. Proyek senilai Rp7,8 miliar tersebut dikerjakan oleh CV Putra Chibisoro dan sempat mendapat sorotan dari kelompok pemuda serta mahasiswa.
Sangat disesalkan, hingga berita ini ditayangkan, tim media belum dapat memperoleh konfirmasi dari pihak TAPD untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait pencoretan anggaran tersebut.
(Dad)
