BPS Pandeglang Pastikan Validitas Data Sensus Ekonomi 2026 Lewat Pembekalan Intensif 1.270 Petugas

Banselpos.com, PANDEGLANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang resmi memulai persiapan besar untuk memetakan kondisi ekonomi wilayahnya. Langkah awal ini ditandai dengan pelaksanaan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Juni 2026.

Guna memastikan cakupan wilayah yang optimal, BPS Kabupaten Pandeglang memobilisasi sebanyak 1.270 personel melalui rangkaian pembekalan intensif yang mencakup total 48 kelas kompetensi. Pelatihan ini diselenggarakan di tiga lokasi berbeda, yakni Hotel Horison Inn Altama, Mutiara Carita, dan Hotel Asoka dengan sistem gelombang paralel berkapasitas 16 kelas per gelombang. Secara rincian tempatnya, Hotel Horison memfasilitasi 5 kelas dibentuk dalam 3 gelombang, sementara Mutiara Carita 4 kelas 3 gelombang, dan Hotel Asoka 7 kelas 3 gelombang.

Seluruh sumber daya manusia yang dikerahkan tersebut nantinya akan dipetakan ke dalam dua fungsi utama, yakni petugas lapangan dan pengawas lapangan, dengan rasio struktural satu pengawas membawahi lima petugas. Adapun distribusi personel di setiap kecamatan diterapkan secara proporsional berdasarkan variabel luas wilayah dan kepadatan demografi lokal.

“Agenda strategis tersebut digelar guna menyamakan parameter konsep, visi-misi, serta standar operasional prosedur (SOP) teknis bagi seluruh instrumen lapangan sebelum mereka dijadwalkan terjun secara serentak ke masyarakat pada 15 Juni 2026 mendatang,” ujar Kepala Kantor BPS Pandeglang, Ahmad Widiyanto, saat ditemui media di tempat kegiatan Hotel Horison Inn Altama, Rabu (10/6/2026). 

Ahmad menegaskan bahwa pembekalan intensif tersebut merupakan tahapan wajib demi menjamin validitas data sektoral. Kesamaan pemahaman di antara seluruh petugas dinilai sangat krusial agar tidak terjadi bias saat pencacahan.

"Agenda ini wajib digelar demi menjamin validitas data sektoral. Kita harus menghindari risiko kesalahan persepsi konsep yang bisa merusak struktur data saat pencacahan di lapangan nanti," jelasnya.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan regulasi tersebut, BPS mengemban siklus tiga sensus besar setiap dekade, yaitu Sensus Penduduk (tahun berakhiran nol), Sensus Pertanian (tahun berakhiran tiga), dan Sensus Ekonomi (tahun berakhiran angka enam).

Penyelenggaraan SE 2026 kali ini menandai edisi kelima yang bertujuan menyediakan data ekonomi nasional secara menyeluruh. Seluruh prosesnya kini telah diintegrasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Nantinya, instrumen pendataan dirancang sensitif untuk menyisir seluruh klaster pelaku ekonomi di Pandeglang tanpa terkecuali, baik entitas bisnis formal maupun informal,” terangnya.

“Semua lini kita data. Mulai dari skala mikro, kecil, hingga korporasi besar akan kita sasar secara menyeluruh," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Ahmad mengingatkan pentingnya aspek integritas bagi para personel yang menjadi ujung tombak sensus ini. Ia memberikan imbauan tegas agar para petugas di lapangan benar-benar menguasai konsep dasar, menjaga ritme disiplin, menjaga semangat, serta wajib melindungi kerahasiaan data responden.

"Pendataan wajib dilakukan secara langsung face-to-face dengan responden dan tercatat apa adanya," imbaunya. 

Menutup keterangannya, Ahmad menaruh harapan besar pada partisipasi aktif publik demi menyukseskan hajat besar sepuluh tahunan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak ragu memberikan data yang akurat kepada petugas resmi.

"Kami sangat mengharapkan keterbukaan dari seluruh warga dan pelaku usaha di Kabupaten Pandeglang untuk menerima kehadiran petugas kami dengan baik serta memberikan jawaban yang jujur apa adanya. Kontribusi data Anda akan menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan," pungkasnya. ***(Dad/Red).