DPC AMIRA Apresiasi Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Terkait Pembangunan Situ Cikedal, Juga Minta Kontraktor Jangan Asal-Asalan
Admin Bansel Pos 
Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Cabang Angakatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang Apresiasi dan sambut baik dengan adanya Pembangunan Situ Cikedal tahun 2026, oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan anggaran Rp. 9.7 miliar.
Rohikmat, Ketua DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan bahwa dengan adanya pembangunan situ Cikedal Apresiasi Kepada Gunernur dan Wakil Gubernur Banten dan menyambut baik kegiatan tersebut.
"Sebagai warga masyarakat Pandeglang kami merasa senang dan menyambut baik dengan adanya pembangunan ini karena situ Cikedal sudah lama tidak dimanfaatkan dengan baik, mudah-mudahan dengan dibangunya Situ Cikedal akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat cikedal dan sekitarnya" ungkapnya Rohikmay saat diwawancarai, Jumat (24/07/2026).
Lebih lanjut dikatakan Rohikmat, selain Apresaiasi Kepada Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur HA. Dimyati Natakusuma, atas pembangunan yang sudah direalisasikan dan sedang dikerjakan oleh CV. Almaira Karya Utama.
Lanjut Rohikmat, Kami juga menekankan kepada pemerintah daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan program pembangunan Situ Cikedal, salah satunya memaksimalkan peran pengawasan kegiatan atau proyek pemerintah daerah. Hal itu untuk mendapatkan program yang berkualitas sesuai dengan perencanaan awal.
“Dalam pelaksanaan pembangunan Situ Cikedal, yang menelan anggaran Rp.9.7 miliar, pemerintah Provinsi Banten harus benar-benar melakukan pengawasan proses penyelenggaraan program, baik program yang bersifat fisik maupun nonfisik,” katanya
Penekanan ini, kata Rohikmat merupakan upaya dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkualitas dan anggaran yang dikucurkan tidak sia-sia. DPC AMIRA Pandeglang mendukung pembangunan Situ Cikedal asalkan pembangunan ini yang memerhatikan kualitas pelaksanaan sehingga pembangunan Situ Cikedal ini dilaksanakan tidak secara asal-asalan. Proyek fisik kerap dikerjakan asal-asalan apalagi jika paket kegiatan ini berada jauh dari pengawasan. Alhasil, usia proyek itu tidak akan lama maka masyarakat dan daerah akan dirugikan.
”Karena tidak bisa dipungkiri ukuran program tidak hanya dilihat dari serapan dan realisasi anggaran serta pertanggungjawaban administratif saja. Namun secara kualitas dan substansi proses pembangunan harus berhasil guna dan bermanfaat guna bagi masyarakat,” tandasnya. (Red)
