DPC AMIRA Pandeglang Menyoal Terkait Dugaan Honorer Siluman Pada Pendataan P3K Paruh Waktu Di SDN Kadugemblo 2, Kaduhejo
Admin Bansel Pos 
Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang menyampaikam Surat Audiensi terkiat salah satu nama calon PPPK Paruh Waktu operator layanan operasional di SDN Kadugemblo 2 inisial WR yang diduga honorer siluman yang penuh dengan kejanggalan.
Pendataan PPPK Paruh Waktu di SDN Kadugemblo 2 Kecamatan Kaduhejo kabupaten menjadi sorotan publik. Terungkap adanya dugaan penyimpangan terkait Pendataan PPPK Paruh waktu terselip satu nama Honorer Siluman.
Rohikmat, Ketua DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan kepada awak media, "Kami sudah layangkan surat audiensi ke Dinas Dikpora Pandeglang terkait dengan Dugaan Manipulasi Calon PPPK Paruh Waktu di SDN Kadugemblo 2 Kecamatan Kaduhejo inisial WR dengan nomor peserta PW24620230820000668 untuk operator layanan operasional yang diduga honorer siluman" jelasnya.
Masih kata Rohikmat "kami meminta kepad Dinas Dikpora, BKPSDM dan APH agar melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada kepala dan Operator SDN Kadugemblo 2, Korwil Dindikpora, OPK Korwil Dindikpora dan Ketua PGRI Kaduhejo terkait data honorer siluman untuk menjadi PPPK Paruh waktu tahun 2025" paparnya.
Salah satu masyarakat Kadugemblo yang tidak di sebutkan namanya dalam pemberitaan ini menyampaikan kepada awak media terkait WR honorer Siluman calon PPPK di SDN Kadugemblo 2 kecamatan Kaduhejo "iya pak saya lihat di pengumuman calon PPPK Paruh waktu pada website BKPSDM Pandeglang. Tapi ko ada nama WR Calon PPPK Paruh waktu di SDN Kadugemblo 2, padahal saya sangat tahu WR bukan honorer di SDN Kadugemblo 2, yang saya baca sesuai aturan calon PPPK Paruh waktu harus honor minimal 2 tahun, inimah boro-boro, malah semua orang ga tahu siapa orang itu" jelasnya.
Lajut Rohikmat, insya allah setelah Audiensi Di Dindikpora Pandeglang terkait Honorer siluman di SDN Kadugemblo 2, kami akan layangkan Laporan Pengaduan Ke APH, karana ini jalas pemasluan data yang merugikan honorer yang jelas-jelas mengabdi cukup lama tapi tidak terdata. Tutupnya. (Ira/Red)
