Proses Rekrutmen Petugas Pendataan Dinilai Tidak Trasparan, GARMI Akan Lakukan Aksi Unras di Halaman Kantor BPS Pandeglang
Admin Bansel Pos 
Banselpos.com, Pandeglang, Banten – Proses perekrutan tambahan petugas pendataan di Kabupaten Pandeglang kembali menuai sorotan dari masyarakat dan kalangan mahasiswa. Rekrutmen yang dilakukan dinilai belum berjalan secara transparan serta minim keterbukaan informasi kepada publik, khususnya terkait mekanisme seleksi, penempatan peserta yang telah dinyatakan lolos, hingga penggunaan anggaran pelatihan dan transportasi.
Sejumlah peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos pada tahap awal hingga kini disebut belum mendapatkan kepastian penugasan maupun jadwal kerja. Namun di sisi lain, pihak penyelenggara justru kembali membuka perekrutan tambahan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dan asumsi di tengah masyarakat.
Selain persoalan rekrutmen, masyarakat juga menyoroti tidak adanya keterbukaan terkait anggaran pelatihan dan biaya transportasi petugas pendataan. Hingga saat ini, informasi mengenai besaran anggaran, mekanisme pencairan, serta peruntukan dana dinilai belum disampaikan secara jelas dan terbuka kepada publik.
Koordinator Wilayah Banten Gerakan Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia, M. Ichsan Ramadhan, menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik apabila tidak segera dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
“Kami meminta adanya transparansi penuh terkait proses perekrutan petugas pendataan, termasuk alasan dibukanya rekrutmen tambahan sementara peserta yang telah lolos sebelumnya masih belum mendapatkan kejelasan. Selain itu, anggaran pelatihan dan transportasi juga harus dibuka secara terang kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan negatif di masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, Gerakan Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang dalam waktu dekat.
Aksi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Meminta penjelasan terbuka terkait mekanisme dan hasil rekrutmen petugas pendataan.
2. Mendesak transparansi anggaran pelatihan dan transportasi petugas pendataan.
3. Meminta kejelasan status peserta yang telah dinyatakan lolos pada tahap pertama.
4. Mendorong terciptanya proses perekrutan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Gerakan Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan transparan di Kabupaten Pandeglang. (Red)
