Dimintai Konfirmasi Soal Kecelakaan Rombongan Manasik PAUD di Saketi, Ketua Himpaudi Pandeglang Bungkam

Dimintai Konfirmasi Soal Kecelakaan Rombongan Manasik PAUD di Saketi, Ketua Himpaudi Pandeglang Bungkam
Kondisi Mobil Elf rombongan manasik haji TK Nurul Bahari yang mengalami musibah di jalur tanjakan depan SPBU Saketi pada Rabu (21/10) lalu hingga mengakibatkan 6 orang terluka - (Foto: Doc. Istimewa)

BANSELPOS.COM, PANDEGLANG – Sikap diam ditunjukkan oleh Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Pandeglang saat dimintai konfirmasi mengenai insiden kecelakaan beruntun yang menimpa mobil Elf rombongan manasik haji TK Nurul Bahari. Musibah yang terjadi di jalur tanjakan depan SPBU Saketi pada Rabu (21/10) lalu tersebut hingga kini masih memicu sorotan publik.

Upaya konfirmasi yang dikirimkan jurnalis melalui pesan singkat maupun panggilan telepon pada Kamis (29/10/2026) guna menanyakan langkah pendampingan korban serta evaluasi kegiatan luar sekolah (outing) sama sekali tidak mendapatkan respons. Ketua Himpaudi Pandeglang memilih bungkam tidak merespons seakan enggan memberikan pernyataan resmi terkait insiden yang menyebabkan enam orang luka-luka tersebut.

Sikap tertutup ini mendapat kritik tajam dari elemen masyarakat. Ketua Aliansi Peduli Banten Kabupaten Pandeglang, Yusuf Alayubi, sangat menyayangkan sikap bungkam Ketua Himpaudi Pandeglang.

"Kami sangat menyayangkan sikap bungkam yang ditunjukkan oleh Ketua Himpaudi Pandeglang terkait insiden kecelakaan ini. Berdasarkan data yang kami himpun, kegiatan manasik haji TK/PAUD se-Kabupaten Pandeglang ini diduga kuat dikoordinir oleh orang-orang di luar lembaga yang tidak memiliki kapasitas," ujar Yusuf kepada wartawan.

Yusuf juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari organisasi guru PAUD tersebut.

"Kami sangat prihatin atas lemahnya fungsi kontrol internal organisasi profesional guru PAUD ini dalam memastikan kelayakan operasional kegiatan anak didik di lapangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk memeriksa oknum koordinator di luar lembaga tersebut," tegasnya.

Menurut Yusuf, pembiaran terhadap keterlibatan pihak luar yang tidak kompeten dalam mengoordinasi kegiatan massal anak-anak berpotensi mengabaikan standar keselamatan demi keuntungan sepihak.

"Pemeriksaan hukum ini sangat penting demi mengungkap aktor intelektual di balik carut-marutnya izin akomodasi serta kepatuhan prosedur kegiatan," tambahnya.

Sikap tertutup Himpaudi ini juga berbanding terbalik dengan kedinasan terkait. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Sutoto, telah angkat bicara secara terbuka. Sutoto dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan manasik luar sekolah yang digelar TK Nurul Bahari tersebut rupanya berjalan tanpa adanya laporan atau surat pemberitahuan resmi ke dinas.
Akibat kelalaian prosedur administrasi dan mitigasi keselamatan ini, pihak Disdikpora Pandeglang langsung mengambil tindakan cepat dengan menerbitkan surat edaran khusus guna memperketat regulasi pelaksanaan manasik haji tingkat TK/PAUD ke depan.

Bungkamnya pihak organisasi Himpaudi selaku wadah penaung para pendidik anak usia dini di Pandeglang dinilai memperpanjang ketidakjelasan publik mengenai tanggung jawab moral serta standar pengawasan armada yang digunakan sekolah demi menjamin keselamatan anak-anak didik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan ataupun rilis resmi yang dikeluarkan oleh pengurus Himpaudi Kabupaten Pandeglang untuk menjelaskan alasan di balik sikap bungkam mereka. (Dad)