DPC GWI Pertanyakan Dana Iuran Aksi Unras Para Kades Pandeglang Ke Jakarta, Diduga Pakai Dana Desa & Sayarat Akan KKN Juga Kepentingan Segelintir Orang
Admin Bansel Pos 
Banselpos.com, Pandeglang, Banten | Aksi demonstrasi kepala desa (kades) dari berbagai daerah di Indonesia yang digelar pada Tanggal 08 Desember 2025, terkait tertahannya Dana Desa Tahap II, dari ribuan peserta aksi kepala desa juga dihadiri oleh para kepala desa dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
L. Irawan Sekretaris Dewan Pengrus Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang, Menyampaikan "Kami mendapatkan informasi dari salah satu Kades di Pandeglang, Dalam Persiapan aksi tersebut di, ada iuran/Pungutan kepada kepala Desa Se Pandeglang sebesar Rp. 250.000, Per kepala desa, untuk akomondasi dan lainya tapi tidak jelas total peruntukanya" uangkapnya.
Menut keterangan dari salah satu kepala desa yang tidak disebutkan namanya dalam pemberitaan ini, menyampaikan kepada awak media bahwa "Kami para kepala desa di Kabupaten Pandeglang di pinta iuran sebesar 250 rb, yang di transeper ke Rekeneng BCA No 245191XXXX atas nama Nunung Nurjana, atas musyawarah dengan APDESI, alhamdulilah ada kisaran 190 kepala desa yang ikut iuran" paparnya.
Lanjut salah satu kepala desa "tapi kami juga binggung dana hampir 50 juta dipakai buat apa, sampai sekarang tidak tahu jelasnya. Tutupnya.
Ketua APDESI Merah Putih Cecep Muhidin saat di konfirmasi oleh awak media lewat pesan WhatsApp terkait iuran untuk aksi unras ke Jakarta menyampaikan "Teu hapal abdi, Budak eta, NU ngurus, Muhadi saur na, Eta ke JKT ide graop 108" balasnya.
Lanjut L. Irawan "Iuran aksi unras kepala desa di Kabupaten Pandeglang kami menduga dari dana desa, kami meminta kepada Dinas terkait dan APH agar memeriksa Koordinator Aksi Unras yang telah melakukan pungutan, karena diduga syarat akan manipulasi dan KKN".
Jelas kelihatan saling lempar antara Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Pandeglang dan Muhadi Kepala Desa Koroncong yang katanya koordinator Kades 108 atau yang baru ditetapkan kembali, insya allah kami akan layangkan laporan pengaduan ke APH dan Dinas Terkait perihal dugaan Pungli Aksi para kepala desa. Tutupnya. (Dor/Red)
